ACEHTODAY.ID | Kasus dugaan liwath yang menjerat mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD membuka celah dalam penerapan Qanun Jinayat di Aceh. Rumusan hukum yang ada dinilai terlalu sempit untuk menjangkau perbuatan yang menjadi persoalan di tengah masyarakat.
Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menilai definisi liwath dalam Qanun Jinayat perlu diperluas. Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pun didorong segera merevisi regulasi tersebut agar tidak kembali menimbulkan persoalan serupa.
Ketua MPU Aceh, Faisal Ali atau akrab disapa Abu Sibreh, mengatakan perkara yang menjerat FD tidak dapat dilanjutkan melalui ketentuan Qanun Jinayat karena unsur perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam aturan tersebut tidak terpenuhi.

Menurutnya, qanun mendefinisikan liwath secara spesifik sebagai perbuatan memasukkan zakar atau kemaluan laki-laki ke dalam dubur. Sementara itu, berdasarkan informasi mengenai perkara FD, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya perbuatan tersebut.
“Perangkat hukum itu sudah mendefinisikan makna liwath dengan definisi tertentu, sedangkan kasus yang terjadi ini tidak memenuhi unsur-unsur yang ada di qanun itu,” ujar Abu Sibreh.

Pernyataan tersebut disampaikan seusai pertemuan terbatas antara MPU Aceh dengan Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh Bobbi Sandri, serta Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah di Kantor MPU Aceh, kawasan Lampeuneurut, Aceh Besar, Senin (16/11/2026).
Abu Sibreh menjelaskan, dalam perspektif agama, perbuatan yang menjadi persoalan tersebut dapat masuk dalam kategori liwath. Namun, penegakan hukum positif tidak cukup hanya berlandaskan penilaian keagamaan. Setiap perkara harus memenuhi unsur-unsur yang secara tegas dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.
Kondisi itu, menurutnya, memperlihatkan perlunya penyempurnaan Qanun Jinayat agar definisi liwath tidak terlalu terbatas dan mampu mengakomodasi persoalan yang berkembang di masyarakat.
Ia mencontohkan pengaturan jarimah lain dalam qanun, seperti zina, yang memiliki sejumlah bentuk perbuatan, termasuk ikhtilat dan khalwat. Pengaturan tersebut dinilai dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyempurnakan ketentuan mengenai liwath.
MPU Aceh berharap Pemerintah Aceh dan DPRA tidak mengabaikan persoalan ini. Revisi Qanun Jinayat dinilai penting agar regulasi hukum jinayat tetap relevan dengan perkembangan persoalan di masyarakat, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penanganan setiap perkara.
