Desa Langi merupakan ibu kota Kecamatan Alafan, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh. Kecamatan yang berada di ujung barat Pulau Simeulue dan menghadap langsung ke Samudera Hindia ini dihuni oleh masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani.
Aktivitas pertanian yang dilakukan umumnya hanya mampu memenuhi kebutuhan beras keluarga selama satu tahun, sedangkan penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bergantung pada hasil tangkapan ikan di laut.
Kondisi tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Alafan memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sektor perikanan sekaligus menghadapi keterbatasan ekonomi.
Di tengah kondisi tersebut, masyarakat masih dihadapkan pada persoalan mendasar, yaitu infrastruktur jalan yang dinilai belum memadai. Ruas jalan menuju Kecamatan Alafan di sejumlah titik mengalami kerusakan yang cukup berat sehingga menyulitkan mobilitas warga.
Pada musim hujan, kondisi tersebut semakin memburuk dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Akses transportasi yang layak sejatinya bukan hanya menjadi penunjang aktivitas ekonomi, tetapi juga menentukan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya.
Di sisi lain, muncul persepsi di tengah masyarakat mengenai belum meratanya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Simeulue. Sejumlah warga menilai bahwa kecamatan lain yang berbatasan dengan Alafan telah memiliki kondisi jalan yang relatif lebih baik, sementara akses menuju Alafan masih memerlukan perhatian serius.
Persepsi ini memunculkan harapan agar kebijakan pembangunan daerah dapat dilakukan secara lebih adil dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Seorang putra asli Simeulue yang kini berdomisili di luar daerah, dan meminta identitasnya dirahasiakan, mengaku prihatin terhadap kondisi tersebut. Menurutnya, masyarakat berharap para pemimpin daerah maupun wakil rakyat yang berasal dari Simeulue dapat terus memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan menuju Kecamatan Alafan.
Harapan serupa juga disampaikan kepada pemerintah kabupaten agar pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Simeulue.
Pertanyaan yang kini mengemuka adalah kapan persoalan infrastruktur tersebut akan memperoleh penyelesaian yang nyata. Masyarakat berharap pemerintah tidak menunggu hingga kerusakan jalan semakin parah atau akses transportasi terputus akibat longsor maupun banjir di beberapa titik rawan.
Pembangunan infrastruktur yang memadai bukan sekadar menghadirkan jalan yang layak dilalui, melainkan merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak masyarakat atas konektivitas, keselamatan, dan kesempatan memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera.
Melalui perhatian yang lebih serius dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta dukungan para wakil rakyat, masyarakat Alafan berharap kesenjangan pembangunan yang selama ini mereka rasakan dapat segera teratasi.
Infrastruktur yang baik akan membuka akses ekonomi, memperlancar distribusi hasil perikanan dan pertanian, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Simeulue. Harapan tersebut pada akhirnya bukan hanya tentang pembangunan jalan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Oleh: Crisna Akbar
Aktivis Lingkungan asal Simeulue
