Banda Aceh – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Munawar A Djalil, menegaskan bahwa pemerintah menampung berbagai aspirasi korban konflik dan bencana Aceh yang disampaikan masyarakat. Ia menyebut suara para korban tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan kesejahteraan.
Pernyataan itu disampaikan Munawar usai menerima perwakilan belasan masyarakat yang melakukan aksi damai di kantor Gubernur Aceh, Rabu (12/8/2026). Dalam pertemuan yang berlangsung di lobi kantor Gubernur tersebut, masyarakat menyampaikan dua tuntutan utama, yakni percepatan pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu dan pemulihan korban bencana alam.
“Pertemuan itu kita menampung segala aspirasi. Aspirasi dari masyarakat korban konflik, masyarakat korban bencana beberapa waktu lalu. Suara mereka itu menjadi catatan penting bagi kita,” kata Munawar.
Prosedur Pemerintahan dan Janji Pertemuan Lanjutan
Munawar menjelaskan bahwa seluruh aspirasi yang telah diterima akan dikoordinasikan melalui mekanisme dan jenjang pemerintahan yang berlaku. Ia menyadari bahwa masyarakat menginginkan respons cepat, namun tetap ada prosedur yang harus diikuti sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Kita jadwalkan, dan ini ada prosedur. Jadi ada hirarki dan nanti kita koordinasi,” ujarnya.
Salah satu permintaan utama masyarakat dalam aksi tersebut adalah keinginan untuk bertemu langsung dengan pimpinan pemerintah Aceh. Mereka menilai, selama ini suara mereka hanya sampai di level birokrasi teknis dan belum tersampaikan kepada pengambil kebijakan tertinggi.
Munawar menyatakan tidak ada persoalan dengan permintaan tersebut. Pihaknya akan mengupayakan penjadwalan pertemuan dengan pimpinan terkait agar aspirasi korban konflik dan bencana Aceh dapat didengar langsung oleh para pembuat keputusan.
“Tidak ada persoalan. Masyarakat ingin bertemu langsung dengan pimpinan, dan kami akan mengupayakan penjadwalan pertemuan itu,” tambahnya.
KKR dan BRA Dinilai Sudah Maksimal
Terkait tuntutan masyarakat yang mempertanyakan kinerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh serta Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Munawar memberikan pandangan yang berbeda dari apa yang disuarakan massa aksi.
Ia menilai kedua lembaga yang memiliki tugas berkaitan dengan penanganan korban konflik tersebut telah menjalankan tugasnya secara maksimal.
Pernyataan ini menjadi catatan tersendiri mengingat dalam aksi sebelumnya, masyarakat justru menyoroti lambannya proses reparasi dan pemulihan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut. Namun Munawar tetap pada pendiriannya bahwa pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin.
Di akhir keterangannya, Munawar menyampaikan pesan penyejuk kepada masyarakat, khususnya para korban yang telah lama menanti keadilan dan pemulihan. Ia berharap masyarakat dapat bersabar dan bersama-sama menjaga perdamaian yang telah susah payah dibangun di Aceh.
“Yang penting masyarakat itu harus sabar. Sama-samalah untuk kemudian bahagia, damai, dan hidup sejahtera,” pungkasnya.
Pernyataan Munawar ini menjadi respons resmi pertama pemerintah Aceh pasca aksi damai yang digelar menjelang peringatan 21 tahun perdamaian Aceh. Publik kini menanti tindak lanjut konkret dari janji koordinasi dan penjadwalan pertemuan yang telah disampaikan, sebagai bukti bahwa aspirasi korban konflik dan bencana Aceh benar-benar menjadi perhatian serius pemerintah.**
