… Banda Aceh
Ekonomi & Bisnis

M. Nur Desak Pemerintah Aceh Garap Eks-IUP dan Eks-HGU, Jangan Biarkan Potensi Ekonomi Daerah Terbengkalai

Oleh
Bagikan

ACEHTODAY.ID – Direktur Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), M. Nur, mendesak Pemerintah Aceh segera menyusun langkah konkret untuk memanfaatkan wilayah bekas Izin Usaha Pertambangan (eks-IUP) dan lahan bekas Hak Guna Usaha (eks-HGU) bagi kepentingan ekonomi masyarakat.

Menurut M. Nur, pemerintah tidak boleh membiarkan tanpa arah pemanfaatan lahan dan wilayah pertambangan yang izin pengelolaannya telah berakhir atau dicabut.

Aset sumber daya alam tersebut berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), sepanjang pengelolaannya memiliki dasar hukum dan tidak mengorbankan hak masyarakat.

“Pemerintah Aceh harus mulai melihat eks-IUP dan eks-HGU sebagai potensi ekonomi yang perlu ditata. Jangan sampai wilayah yang memiliki nilai ekonomi justru terbengkalai, sementara daerah membutuhkan sumber pendapatan baru dan masyarakat membutuhkan akses terhadap sumber penghidupan,” ujar M. Nur.

Ia menilai Pemerintah Aceh perlu mengimbangi ketergantungan terhadap Transfer ke Daerah (TKD) dengan pengembangan sumber ekonomi alternatif.

Eks-IUP dan Eks-HGU Potensi PAD

Salah satu opsi yang dapat dikaji ialah melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk PT Pembangunan Aceh (Perseroda) atau PT PEMA, sebagai pengelola kegiatan usaha maupun mitra investasi sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan data awal Forbina, daftar perizinan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh yang terbit pada September 2025 mencatat sejumlah IUP dengan total luas sekitar 7.781 hektare. Masa berlaku IUP tersebut berakhir pada 2026 dan 2027.

Sementara itu, data Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh 2026 mencatat sekitar 453 bidang HGU dengan luas keseluruhan 345.902,67 hektare.

Dari jumlah tersebut, 53 bidang seluas sekitar 56.901 hektare berakhir pada 2026, sedangkan 31 bidang seluas 37.585,51 hektare berakhir dalam rentang 2026–2030. Pemerintah Aceh sebelumnya juga menyampaikan bahwa sedikitnya 23 bidang HGU telah berakhir.

M. Nur menegaskan bahwa angka tersebut masih memerlukan verifikasi lintas instansi. Berakhirnya izin tidak serta-merta menjadikan suatu wilayah bebas dialihkan atau dikuasai BUMD.

Pemerintah harus memeriksa status hukum tanah, kewajiban perusahaan sebelumnya, hak masyarakat, serta kewenangan pemerintah sebelum memutuskan pemanfaatannya.

“Jangan sampai agenda meningkatkan PAD justru melahirkan konflik agraria baru. Kepentingan masyarakat, reforma agraria, penyelesaian sengketa, dan pemulihan lingkungan harus menjadi syarat utama. Investasi boleh berjalan, tetapi hak rakyat tidak boleh dikorbankan,” katanya.

Ia mengusulkan agar Pemerintah Aceh membentuk tim lintas sektor yang melibatkan Dinas ESDM, Dinas Pertanian dan Perkebunan, BPN, perangkat daerah terkait, akademisi, serta unsur masyarakat sipil.

Tim tersebut bertugas menginventarisasi lokasi, luas wilayah, status perizinan, kondisi lingkungan, kewajiban reklamasi dan pascatambang, serta potensi konflik sosial. Hasil pemetaan menjadi dasar penentuan skema pemanfaatan, mulai dari reforma agraria, usaha produktif masyarakat, rehabilitasi lingkungan, hingga investasi melalui BUMD dan sektor swasta.

M. Nur juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan kewajiban reklamasi dan pemulihan pascatambang. Pemerintah harus memastikan pemegang izin sebelumnya menyelesaikan tanggung jawabnya sebelum kegiatan ekonomi baru dimulai.

Dari sisi regulasi, ia merujuk PP Nomor 39 Tahun 2025 sebagai perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Ketentuan tersebut mengatur evaluasi wilayah izin usaha pertambangan yang kembali kepada negara serta kemungkinan penawarannya kepada pihak yang memenuhi persyaratan, termasuk BUMD.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya Pasal 155 dan 156, menjadi salah satu landasan pengembangan ekonomi Aceh. Adapun penanganan tanah telantar perlu memperhatikan ketentuan PP Nomor 48 Tahun 2025.

Namun, M. Nur menggarisbawahi bahwa regulasi tersebut tidak memberikan hak otomatis kepada PT PEMA untuk menguasai seluruh bekas wilayah pertambangan maupun HGU. Setiap pemanfaatan tetap harus melalui prosedur, evaluasi, dan persetujuan instansi yang berwenang.

Forbina berpandangan bahwa PT PEMA dapat mengambil peran sebagai pengembang usaha atau mitra investasi setelah melalui kajian kelayakan ekonomi, teknis, hukum, dan lingkungan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan model kemitraan dengan koperasi serta pelaku usaha lokal agar manfaat ekonomi tidak terkonsentrasi pada perusahaan besar.

“Jangan hanya mengejar angka investasi dan PAD. Ukur juga berapa banyak masyarakat yang memperoleh pekerjaan, berapa luas lahan yang bisa dimanfaatkan secara produktif, bagaimana lingkungan dipulihkan, dan seberapa besar manfaatnya bagi ekonomi lokal,” ujar M. Nur.

Ia meminta Pemerintah Aceh mengumumkan secara berkala kepada publik hasil inventarisasi, proses penetapan lokasi, skema kerja sama, hingga pelaksanaan investasi. Transparansi diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh ruang dalam pengambilan keputusan.

Bagi Forbina, pemanfaatan eks-IUP dan eks-HGU bukan semata persoalan menghidupkan kembali lahan yang tidak produktif. Agenda tersebut merupakan peluang menata sumber daya alam agar memberikan nilai tambah bagi daerah, memperluas kesempatan ekonomi, dan menjamin keadilan bagi masyarakat.

“Jangan biarkan potensi ekonomi Aceh hanya menjadi angka dalam dokumen. Pemerintah harus berani menata, membuka peluang usaha, dan memastikan rakyat menjadi penerima manfaat utama. Sumber daya alam Aceh harus memberikan kesejahteraan, bukan mewariskan konflik dan kerusakan lingkungan,” tutup M. Nur.

Tinggalkan Komentar

Kolom bertanda * wajib diisi.