PT Pertamina Patra Niaga membatalkan rencana mekanisme pembelian BBM subsidi dengan menunjukkan STNK kendaraan. Kebijakan ini awalnya diterapkan di wilayah Sumatera Selatan, namun dinyatakan bukan kebijakan nasional.
VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menyampaikan keputusan ini setelah mendapatkan masukan dari masyarakat. Kebijakan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan dan kesalahpahaman di kalangan masyarakat.
“Kami memahami respons dan perhatian masyarakat terhadap informasi yang beredar,” kata Kitty. Ia meminta agar implementasi mekanisme tersebut dibatalkan.
Pertamina Patra Niaga menjamin bahwa setiap kebijakan penyaluran BBM akan dikoordinasikan dengan regulator dan pemangku kepentingan terkait. Mereka berkomitmen untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
Sejak Januari hingga 3 September 2026, Pertamina Patra Niaga telah melakukan pembinaan kepada lebih dari 900 SPBU di seluruh wilayah operasionalnya. Jika ada pelanggaran, perusahaan tidak segan memberikan sanksi.
Selain itu, Pertamina Patra Niaga berkolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti penyalahgunaan BBM subsidi. Pengawasan juga diperkuat dengan penggunaan QR Code Subsidi Tepat pada aplikasi MyPertamina.[]
Sumber: detikFinance – Berita Ekonomi Bisnis, dan Investasi Hari Ini
