Indonesia kini menghadapi ancaman di ruang digital, seperti deepfake. Deepfake adalah konten palsu yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Kasus video palsu yang melibatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi contoh nyata ancaman ini.
Sepanjang tahun 2026, Kementerian Keuangan membantah video yang menunjukkan ‘Purbaya’ menawarkan bantuan. Video tersebut berisi klaim seperti pencarian 700 orang tercepat untuk menerima bantuan hingga program hibah Rp 900 miliar.
Selain itu, ada informasi tentang pembagian Rp 50 triliun dari rampasan aset koruptor dan bantuan untuk pensiunan. Beberapa video bahkan mengatasnamakan Qatar Charity dan menyebar melalui akun TikTok palsu yang mengaku sebagai Sekretariat Jenderal Kemenkeu.
Modus operandi dari penipuan ini mirip, di mana warga diminta mengirimkan data pribadi atau mendaftar lewat nomor WhatsApp tertentu. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa bantuan dari mereka tidak pernah disalurkan melalui media sosial.
Hibah dan bantuan resmi ditujukan untuk program pembangunan nasional, penanggulangan bencana, atau bantuan kemanusiaan ke lembaga asing. Deepfake merusak kepercayaan publik terhadap pejabat dan institusi negara.
Dengan wajah dan suara menteri yang bisa dipalsukan, masyarakat kesulitan membedakan informasi resmi dan tipuan. Hilangnya kepercayaan akan melemahkan kohesi sosial.
Penipuan ini sering kali menargetkan masyarakat yang membutuhkan, merusak rasa keadilan sosial. Nasionalisme di era digital kini berarti bertanggung jawab atas jejak digital kita.
Masyarakat diajak untuk tidak mudah membagikan video tanpa memeriksa kebenarannya. Membagikan informasi tanpa verifikasi dapat membantu menyebarkan kebohongan.
Nasionalis digital adalah individu yang kritis, tidak mudah panik, dan mau memeriksa sumber sebelum menyebarkan informasi. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Di era digital, bela negara mencakup menjaga ketahanan informasi. Beberapa langkah yang dapat diambil termasuk verifikasi sebelum membagikan informasi dan waspada terhadap ciri-ciri penipuan.
Masyarakat disarankan untuk memeriksa klaim ke kanal resmi seperti e-ppid.kemenkeu.go.id dan akun media sosial resmi Kemenkeu.[]
Sumber: Kompasiana.com
