ACEHTODAY.ID – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima dua aduan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka untuk Pemilu 2024. Aduan ini muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026. Aduan pertama disampaikan pada 8 Oktober 2026 oleh Azhar Sidiq S. dan Muhamad Afghan Ababil dari Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia.
Aduan pertama tercatat dengan tanda terima Nomor 038/01-08/SET-02/X/2026. Dalam laporan ini, pihak yang diadukan adalah Ketua dan lima anggota KPU RI. Sementara itu, aduan kedua disampaikan oleh Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan pada 9 Oktober 2026.
Aduan kedua memiliki tanda terima Nomor 039/01-08/SET-02/X/2026. Dalam aduan ini, mereka mengadukan sebelas penyelenggara pemilu, termasuk enam pimpinan KPU RI dan lima pimpinan Bawaslu RI. Kedua pengadu telah memberikan kuasa kepada beberapa advokat untuk menangani kasus ini.
Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menegaskan bahwa DKPP menghormati masyarakat yang mengajukan aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Setiap aduan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Raka Sandi menambahkan bahwa proses verifikasi administrasi akan segera dilakukan terhadap kedua aduan tersebut. Jika memenuhi syarat, aduan akan dilanjutkan ke tahapan verifikasi materiel.
Verifikasi administrasi bertujuan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan pengaduan. Sedangkan, verifikasi materiel dilakukan untuk menilai bukti dan relevansinya dengan pokok pengaduan sebelum menentukan kelayakan disidangkan.[]
Sumber: detikNews
