KPK telah menjalin kerja sama dengan Puspom TNI untuk menangani perkara korupsi dana siap pakai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kerja sama ini termasuk meminta pendampingan Puspom TNI saat melakukan operasi tangkap tangan di kantor BNPB.
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan Puspom TNI dalam kegiatan di lapangan. Pendampingan ini mencakup pemasangan segel yang dilaksanakan bersama.
Taufik menambahkan bahwa kolaborasi ini juga berkaitan dengan penerapan pasal dalam UU Tipikor. Dugaan keterlibatan penyelenggara negara di BNPB menjadi fokus KPK dalam penyidikan ini.
Dia mengungkapkan bahwa KPK memiliki alat bukti yang cukup untuk meyakini keterlibatan penyelenggara negara. Penerapan pasal tersebut, yakni pasal 12 huruf i, berhubungan dengan benturan kepentingan.
Setelah dilakukan OTT pada 14 Oktober, KPK langsung berkoordinasi dengan Puspom TNI. Taufik optimis bahwa Puspom TNI akan menindaklanjuti koordinasi yang telah dilakukan.
KPK juga melakukan penggeledahan di ruang mantan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto. Penggeledahan ini dilakukan sehari setelah operasi tangkap tangan berlangsung.[]
Sumber: detikNews
