Farhan Hilmy, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS), mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendaftaran capres dan cawapres.
Ia mempertanyakan keharusan menyertakan ijazah SMA dalam permohonan Nomor 382/PUU-XXIV/2026. Gugatan ini menyoroti Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Farhan menjelaskan bahwa norma dalam pasal tersebut hanya mengakui pendidikan menengah formal konvensional di dalam negeri. Ia menilai bahwa sistem pendidikan internasional memberikan alternatif yang perlu diakui, seperti program diploma terpadu di negara lain. Pernyataan ini disampaikan dalam sidang daring pada Selasa (20/10/2026).
Pasal 227 huruf l UU Pemilu menetapkan syarat pembuktian administratif pendaftaran capres dan cawapres berupa fotokopi ijazah atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan. Farhan berpendapat bahwa frasa tersebut membatasi legalisasi ijazah hanya pada jenjang menengah.
Menurutnya, mengabaikan ijazah perguruan tinggi yang sah menciptakan ketidakpastian hukum. Hal ini dianggapnya sebagai bentuk formalisme berlebihan yang berpotensi mencederai keadilan substansi, sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Farhan juga menyatakan bahwa jika seseorang telah menyelesaikan pendidikan lebih tinggi, syarat kelulusan jenjang di bawahnya seharusnya sudah terpenuhi.
Ia menekankan bahwa tidak adanya pengakuan terhadap ijazah perguruan tinggi yang sah sebagai alternatif pembuktian dapat menggugurkan hak warga negara lulusan perguruan tinggi. Ini, menurut Farhan, mendiskriminasi dan menghalangi hak atas kesempatan dalam pemerintahan yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.[]
Sumber: Kompas.com
