ACEHTODAY.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI membahas investigasi, kepastian hukum, serta pemulihan hak korban bentrokan warga dan aparat militer di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, yang terjadi pada 4 November 2026.
Pembahasan berlangsung dalam pertemuan di Kantor Gubernur Aceh, Senin (9/11/2026), sebagai bagian dari upaya mendorong penanganan pascaperistiwa yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka tersebut.
Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, menegaskan bentrokan tersebut tidak dapat dipandang sebagai peristiwa tunggal. Menurutnya, terdapat latar belakang sosial, hukum, dan politik yang menjadi bagian dari akar persoalan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya keseriusan pemerintah dalam memperjuangkan keadilan, memastikan tanggung jawab negara, serta menjamin pemulihan hak masyarakat yang menjadi korban.
Anis menyebut dua persoalan utama yang perlu didorong Pemerintah Aceh, yakni kepastian hukum terkait bendera Aceh dan investigasi terhadap peristiwa bentrokan tersebut.
“Ada dua hal yang harus didorong pemerintah provinsi, yaitu kepastian hukum bendera dan investigasi peristiwa,” kata Anis.
Selain investigasi, Anis turut mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab terhadap pemulihan korban. Ia menilai Pemerintah Aceh perlu mengambil posisi jelas dalam mendorong penyelesaian kasus, terutama karena peristiwa tersebut telah menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.
Menurutnya, keluarga korban kini menunggu penyelesaian melalui jalur hukum. Pemerintah Aceh diharapkan tidak sekadar memantau perkembangan kasus, tetapi turut mengambil peran aktif dalam mendorong investigasi dan memastikan masyarakat mendapatkan keadilan.
“Posisi Pemerintah Aceh harus jelas agar masyarakat merasa terwakili. Ini yang ditunggu masyarakat, khususnya keluarga korban yang meminta penyelesaian secara hukum,” ujarnya.
Anis menegaskan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah. Ia berharap koordinasi antara Komnas HAM dan Pemerintah Aceh diperkuat untuk memastikan hak korban atas keadilan dan pemulihan dapat terpenuhi.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, mengatakan berbagai saran dan masukan Komnas HAM akan menjadi perhatian pemerintah.
Ia menyebut Pemerintah Aceh akan terus memantau perkembangan penanganan bentrokan tersebut dan menyampaikan hasil pertemuan kepada pimpinan daerah.
“Saran Komnas HAM menjadi masukan bagi kami. Kami akan terus memantau ini dan melaporkannya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” kata Taufik.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh Syakir, Kepala Biro Hukum Amrizal J Prang, Kepala Kesbangpol Aceh Munawar, serta Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Sementara dari Komnas HAM RI hadir Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, Plh. Kepala Sekretariat Komnas HAM Aceh Cut Ernawati, serta anggota Komnas HAM Aceh Darmadi, Eka Azmiyadi, dan Sri Mauliani.
