ACEHTODAY.ID | Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan di Istana pada Selasa (10/11), yang berlangsung sekitar 2,5 jam.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Gibran pada Selasa pagi. Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat mundur di tengah dinamika politik yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Di antara pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Prasetyo menegaskan, Presiden Prabowo tidak menolak niatan pengunduran diri Gibran. Namun, Prabowo disebut memberikan sejumlah saran dalam diskusi tersebut.
“Tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak memberikan saran-saran,” ujarnya.
Menurut Prasetyo, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Tekanan Politik di DPR Menguat
Wacana pengunduran diri Gibran muncul di tengah tekanan politik yang semakin menguat di parlemen menyusul polemik dokumen pendidikan yang menjadi syarat pencalonannya pada Pilpres 2024.
Sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksi disebut telah mendorong usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang berkaitan dengan putusan MA dan MK.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut berkaitan dengan putusan MK sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran dari institusi pendidikan di Singapura dan Australia.
DPR kemudian merespons perkembangan tersebut dengan mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3.
Hak tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat DPR terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, termasuk dugaan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kepala negara atau wakil kepala negara.
Gibran Bantah Tidak Lulus SMA
Sebelumnya, Gibran juga telah merespons polemik dokumen pendidikannya yang menjadi sorotan publik.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi apabila tidak menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.
“Ya, kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (7/10).
Polemik dokumen pendidikan Gibran kini berkembang menjadi persoalan politik di parlemen, sementara pernyataan mengenai niat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden menambah dinamika baru dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
