Di awal bulan November 2023, sejumlah jenderal Polri ditangkap karena diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden, tokoh politik, dan pelaku usaha.
Para tersangka terdiri dari mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi. Mereka diduga melakukan penyadapan ilegal serta penghapusan data elektronik dan akses ilegal, seperti dilansir dari Adhyaksa Digital.
Penyadapan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan hukum, termasuk Undang-Undang Telekomunikasi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penyadapan didefinisikan sebagai tindakan memperoleh informasi secara rahasia, termasuk komunikasi melalui jaringan kabel dan nirkabel serta sistem informasi elektronik di internet. Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menegaskan bahwa penyadapan dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum.
Larangan penyadapan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi. Namun, ada pengecualian untuk proses peradilan pidana yang diatur dalam Pasal 42, yang memberi kewajiban kepada penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merekam informasi atas permintaan penyidik.
Menurut Prof. Abdul Latif, Guru Besar Hukum Tata Negara, dugaan penyadapan ilegal ini bukan hanya pelanggaran privasi, tetapi juga dapat mengancam sistem ketatanegaraan. Ia menekankan bahwa penyadapan harus memiliki dasar hukum dan prosedur yang ketat, serta tidak boleh digunakan secara sembarangan oleh aparat penegak hukum.
Dalam konteks ini, penyadapan ilegal oleh aparat kepolisian dapat dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Ditegaskan bahwa jabatan tidak dapat menjadi alasan untuk melakukan penyadapan tanpa dasar hukum yang sah. Pasal 31 UU ITE dan UU Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan larangan intersepsi tanpa hak.
Ketika dugaan penyadapan ini muncul, pertanyaan lain juga muncul mengenai batas kewenangan negara dalam menyadap komunikasi pribadi. Sementara negara memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, hal itu tidak boleh dilakukan tanpa mekanisme pertanggungjawaban, seperti diungkapkan dalam penelitian oleh media lain.[]
Sumber: Adhyaksa Digital
