JAYAPURA – Dinas Kesehatan Provinsi Papua bersama UNICEF Indonesia menyusun sejumlah media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) berbasis budaya lokal untuk meningkatkan permintaan layanan imunisasi rutin dan memperkuat kesiapsiagaan polio di wilayah perbatasan Papua.
Media tersebut dihasilkan dalam workshop yang digelar di Kota Jayapura pada 1-2 September 2026 dengan dukungan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.
Workshop bertajuk Penguatan Strategi Komunikasi dan Penyusunan Media KIE itu diikuti sekitar 40 peserta. Mereka berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, puskesmas, dan kader posyandu.
Hadir pula akademisi dari Universitas Cenderawasih dan Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Tanah Papua, BKKBN, Badan Kekarantinaan Kesehatan (BKK), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Tim Imunisasi Papua Juara, serta perwakilan influencer media sosial.
Berangkat dari survei komunitas
Workshop ini merupakan tindak lanjut Survei Cepat Komunitas (SCK) Polio 2026 di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom. Survei menunjukkan masih ada kesenjangan pengetahuan masyarakat tentang polio dan imunisasi.
Hanya sekitar separuh responden yang pernah mendengar tentang polio. Hanya 20 dari 164 responden, atau sekitar 12 persen, yang mengetahui jadwal imunisasi polio dengan benar. Lebih dari separuh responden juga menganggap polio sudah tidak ada di Indonesia.
Anggapan itu keliru. Pada 2024, kasus polio kembali ditemukan di Papua dan memicu penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Temuan survei menegaskan bahwa cakupan imunisasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan vaksin dan layanan, tetapi juga pada kemampuan masyarakat memperoleh informasi yang tepat, memahami pentingnya imunisasi, dan mengambil keputusan untuk melengkapi imunisasi anak.
“Vaksin terbaik sekalipun, meskipun sudah tersedia di puskesmas, tidak akan memberikan dampak maksimal apabila orang tua tidak membawa anaknya ke layanan imunisasi. Ketika orang tua memahami pentingnya imunisasi, mereka akan lebih terdorong untuk membawa anaknya mendapatkan layanan,” ujar Iswahyudi, Health Officer UNICEF Indonesia Papua Field Office.
Menurut Iswahyudi, risiko polio di wilayah perbatasan merupakan ancaman nyata. Pada triwulan keempat 2025, Papua Nugini melaporkan puluhan kasus polio, sementara ribuan orang melintasi perbatasan Indonesia-Papua Nugini setiap tahun, baik lewat pintu resmi maupun jalur tidak resmi.
“Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya komunikasi yang kontekstual dan berbasis budaya lokal, agar pesan kesehatan dapat dipahami, diterima, dan mendorong perubahan perilaku tanpa mengabaikan nilai dan kebiasaan masyarakat setempat,” katanya.
Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Elinus Tabuni, menyampaikan hal senada. Menurut dia, tantangan peningkatan cakupan imunisasi tidak hanya soal ketersediaan vaksin, tetapi juga akses masyarakat terhadap informasi.
“Masalahnya bukan hanya apakah vaksin tersedia. Masyarakat harus tahu di mana pelayanan diberikan, kapan harus datang, dan mengapa anak mereka perlu diimunisasi. Kalau informasi itu tidak sampai kepada masyarakat, vaksin yang tersedia tidak akan memberikan perlindungan yang maksimal,” kata Elinus.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat penyampaian informasi imunisasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Dinas Kominfo, diharapkan dapat memastikan media KIE menjangkau masyarakat secara efektif dan sesuai konteks lokal.
Dalam workshop, peserta merumuskan strategi komunikasi berdasarkan temuan survei, mulai dari penyusunan pesan kunci, segmentasi sasaran, dan pemilihan saluran komunikasi yang sesuai konteks lokal, hingga pengembangan desain media dan rencana implementasi.
Dengan pendekatan ini, media yang dikembangkan diharapkan menjawab pertanyaan dan kekhawatiran yang diidentifikasi langsung dari masyarakat.
