ACEHTODAY.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar akan mengambil tindakan tegas terhadap seluruh tiang baliho dan reklame yang tidak memiliki izin resmi serta menunggak pajak. Penertiban tersebut dilakukan untuk menegakkan aturan, menjaga ketertiban, keindahan, dan keselamatan di wilayah Aceh Besar, serta mencegah kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).
Hal itu disampaikan Bupati Aceh Besar melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Imam Munandar, S.TP, di Kota Jantho, Kamis (12/11/2026).
Pemerintah daerah menegaskan bahwa setiap pemasangan baliho maupun reklame harus memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.
“Pemilik atau pengelola reklame yang memasang tanpa izin diminta segera mengurus perizinan atau membongkarnya secara mandiri. Apabila sudah tidak layak, supaya diperbaiki atau direhab. Jika imbauan tersebut tidak diindahkan, Pemkab Aceh Besar akan mengambil langkah penertiban hingga pembongkaran terhadap tiang dan konstruksi reklame yang tidak layak maupun yang tidak memiliki izin,” tegasnya.
Sebelumnya, Diskominfo telah mendata seluruh baliho di Aceh Besar dan membuat catatan rekomendasi. Instansi itu juga telah berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Besar terkait kepemilikan dan tunggakan pajak reklame.
Pemkab Aceh Besar Data 296 Titik Baliho
“Kami telah mendata seluruh baliho. Jumlahnya 296 titik, 74 di antaranya milik pemerintah, sisanya milik perusahaan lokal,” sebut Imam.
Penertiban ini juga bertujuan menciptakan tata ruang kota yang lebih tertib, bersih, dan nyaman, sekaligus mencegah potensi bahaya akibat konstruksi reklame yang tidak memenuhi standar keselamatan.
“Untuk itu, kami mengimbau seluruh pemilik usaha, perusahaan periklanan, serta pihak terkait agar mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak memasang baliho atau reklame secara sembarangan. Kami berharap melalui penertiban ini, wajah Aceh Besar semakin tertata dan keindahan lingkungan tetap terjaga,” imbuhnya.
Sehari sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh Besar membongkar tiga tiang baliho yang rusak di Jalan Akses Masuk Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), tepatnya di depan Kantor Polsek Baru, Kecamatan Blang Bintang.
Penertiban tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban, kerapian, dan keselamatan di kawasan akses masuk bandara. Tiang baliho yang tidak layak dinilai berpotensi mengganggu pemanfaatan ruang publik serta mengurangi keindahan lingkungan sekitar.
Dalam pelaksanaannya, personel Satpol PP dan WH bersama unsur Muspika Kecamatan Blang Bintang telah memperoleh rekomendasi mengenai kondisi tiang baliho. Hasilnya, ketiga tiang itu dinyatakan tidak layak sehingga dibongkar di lokasi.
Proses penertiban dilakukan dengan membongkar tiang baliho satu per satu. Material tiang kemudian diamankan untuk ditindaklanjuti sesuai kepemilikannya.
Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
Melalui penertiban itu, kawasan akses masuk Bandara SIM, khususnya di sekitar lokasi pembongkaran, diharapkan tetap tertata, aman, dan tidak terganggu oleh konstruksi baliho yang sudah tidak berfungsi atau rusak.
