Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) sedang menyusun aturan biaya jasa transportasi untuk pengantaran barang dan makanan berbasis platform digital. Aturan ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dalam pembentukan harga dan memberikan perlindungan kepada pengemudi. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyatakan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026.
Dalam peraturan tersebut, Kemkomdigi diberi kewenangan untuk menetapkan biaya jasa transportasi. Nezar Patria menekankan bahwa menurut Pasal 11 ayat 4, Kemkomdigi bertanggung jawab atas penetapan biaya jasa tersebut. Hal ini disampaikan usai Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Perpres Ojol di Jakarta Pusat pada Kamis, 8 Oktober 2026.
Pengaturan biaya jasa ini ditujukan untuk memastikan pengemudi mendapatkan penghasilan yang layak. Selain itu, pengemudi juga akan mendapatkan perlindungan terhadap risiko saat menjalankan layanan pengantaran. Kemkomdigi berkomitmen untuk mengatur transparansi dalam pembentukan harga layanan oleh platform.
Ketentuan ini akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital sebagai aturan turunan dari Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Nezar Patria menjelaskan bahwa peraturan tersebut akan mencakup jaminan angkutan dan transparansi dalam pembentukan harga oleh platform. Pengaturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada pengemudi mengenai biaya jasa layanan pengantaran barang dan makanan.
Dengan adanya transparansi ini, diharapkan tata kelola ekosistem platform digital menjadi lebih jelas. Nezar Patria juga menyebutkan bahwa kebijakan ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk meningkatkan pendapatan pengemudi layanan pengantaran barang dan makanan. Kedua, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pengemudi dan menjaga keberlanjutan ekosistem layanan pengantaran.
“Intinya adalah dengan Perpres ini kami ingin pendapatan pengemudi jasa transportasi layanan pengantaran barang dan makanan menjadi lebih baik, dan juga perlindungan terhadap keberlanjutan dari ekosistemnya,” ujarnya. Saat ini, Kemkomdigi telah melakukan simulasi sebagai persiapan untuk pengaturan layanan pengantaran barang dan makanan.[]
