ACEHTODAY.ID | Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan menentukan dua nama calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jika pengunduran dirinya resmi diproses.
Dua nama yang ditentukan Presiden tersebut nantinya akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih salah satunya sebagai Wakil Presiden.
Mahfud menjelaskan, mekanisme tersebut telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan.
“Jadi menurut Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar, kalau misalnya presiden atau wakil presiden itu berhenti, kemudian kalau presiden yang berhenti, yang naik wakilnya. Tapi kalau wakil yang berhenti, presiden memilih,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang yang diunggah melalui kanal YouTube miliknya, dikutip Rabu (11/11/2026).
“Presiden memilih dua orang sebagai orang yang dicalonkan sebagai pengganti wakil presiden yang berhenti agar dipilih salah satu oleh MPR,” sambungnya.
Menurut Mahfud, kewenangan mengusulkan dua calon tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden. Karena itu, ia mengingatkan berbagai pihak agar tidak terburu-buru mengajukan nama atau mendesakkan figur tertentu untuk menggantikan Gibran.
Meski demikian, Prabowo tetap dapat meminta pertimbangan dari partai politik koalisi maupun berbagai elemen masyarakat sebelum menentukan pilihannya.
“Soal presiden memilih dua orang itu sudah jangan kita campuri dari sekarang, siapa saja itu urusan presiden lah. Mau presiden berembuk dengan partai, ya silakan partai-partai,” ujarnya.
Mahfud menambahkan, secara etis Presiden biasanya terlebih dahulu mendengarkan pandangan pimpinan partai politik. Masukan dari organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat sipil juga dapat menjadi bahan pertimbangan.
“Menurut Undang-Undang Dasar ya sebenarnya sepenuhnya hak presiden untuk menentukan dua itu. Tetapi secara etis biasanya, prosedur biasanya kan manggil pimpinan partai dulu ya, biar enak,” ucapnya.
“Lalu pimpinan ormas bisa didengar, civil society didengar, tapi tetap itu di tangan Presiden. Enggak boleh kita memaksakan harus si A, harus si B, harus si C, apalagi sekarang,” sambung Mahfud.
Kendati demikian, ia menilai pembahasan mengenai calon pengganti Gibran belum perlu dilakukan saat ini. Menurutnya, semua pihak sebaiknya menunggu hingga proses pengunduran diri atau pemberhentian wakil presiden tersebut memiliki kejelasan.
“Yang penting ini proses mundur selesai dulu, soal penggantinya itu sudah ada mekanismenya. Nanti Presiden memilih dua orang,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam.
“Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden pertemuan kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu memang Wapres dan tentunya dengan presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa.
