ACEHTODAY.ID | ACEH TIMUR – Harapan puluhan ribu keluarga penyintas banjir hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Timur untuk kembali mendapatkan Bantuan Jaminan Hidup (Jadup) masih bergantung pada proses validasi dan persetujuan anggaran pemerintah pusat.
Berdasarkan rekapitulasi Dinas Sosial Aceh Timur per September 2026, sebanyak 61.024 keluarga telah diusulkan untuk menerima Jadup lanjutan. Jumlah tersebut mencerminkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap dukungan biaya hidup selama proses pemulihan pascabencana.
Namun, usulan tersebut belum dapat dipastikan sebagai penerima bantuan karena masih harus melalui tahapan validasi dan persetujuan anggaran. Pemerintah daerah kini terus mengawal proses tersebut agar keluarga yang memenuhi persyaratan dapat segera memperoleh kepastian.
Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky mengatakan, keberlanjutan bantuan tersebut menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan dukungan setelah terdampak banjir.
“Setiap hari masyarakat menanyakan perkembangan Jadup ini. Tentu kami memahami harapan mereka karena bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan selama masa pemulihan,” kata Al-Farlaky.
Upaya memperjuangkan kelanjutan bantuan itu dilakukan melalui pertemuan Bupati Aceh Timur dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Jakarta pada 4 November 2026. Pertemuan tersebut secara khusus membahas perkembangan dan kelanjutan bantuan biaya hidup bagi masyarakat terdampak bencana.
Dalam pertemuan itu, Wakil Menteri Sosial menyampaikan bahwa usulan anggaran Jadup tahap 10 masih menunggu persetujuan Kementerian Keuangan. Setelah anggaran tersedia, penyaluran direncanakan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau PT Pos Indonesia.
Penyaluran Bantuan Sebelumnya Hampir Tuntas
Di tengah penantian terhadap bantuan lanjutan, pemerintah telah menyalurkan sejumlah program perlindungan sosial kepada keluarga terdampak banjir di Aceh Timur.
Berdasarkan Laporan Harian Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) per 3 November 2026, yang bersumber dari data Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi penyaluran Jadup di Aceh Timur telah mencapai Rp38,73 miliar kepada 7.592 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), atau sekitar 99,1 persen.
Sementara itu, bantuan pengisian hunian telah disalurkan sebesar Rp22,854 miliar kepada 7.618 KPM atau 99,5 persen. Adapun bantuan stimulan ekonomi mencapai Rp38,09 miliar untuk 7.618 KPM atau 99,5 persen.
Dalam skema bantuan tersebut, setiap keluarga menerima dukungan Rp8 juta, terdiri atas Rp3 juta untuk pengisian kebutuhan perabot rumah tangga dan Rp5 juta sebagai stimulan pemulihan ekonomi keluarga. Pemerintah juga memberikan santunan sebesar Rp15 juta kepada ahli waris korban meninggal dunia.
Sebelumnya, pada 16 Maret 2026, Kemensos telah menyalurkan bantuan senilai Rp100,975 miliar di Aceh Timur. Bantuan tersebut mencakup biaya hidup bagi 28.831 jiwa sebesar Rp38,921 miliar, dengan besaran Rp15.000 per orang per hari selama tiga bulan, serta bantuan pengisian hunian, stimulan sosial ekonomi, dan santunan bagi korban bencana.
Secara keseluruhan di Provinsi Aceh, penyaluran bantuan telah mencapai Rp725,109 miliar untuk bantuan pengisian hunian, Rp702,912 miliar untuk Jadup, serta Rp692,220 miliar untuk stimulan ekonomi.
Satgas PRR Kawal Ketepatan Data dan Penyaluran
Keberlanjutan bantuan bagi penyintas bencana juga menjadi perhatian Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa penyaluran bantuan harus mengutamakan ketepatan data dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Menurut Tito, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan warga yang membutuhkan tidak terlewatkan dari berbagai program bantuan. Pendataan dilakukan menggunakan mekanisme bottom-up, dimulai dari pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah pusat.
“Kecepatan untuk memberikan bantuan, baik rumah yang rusak, perorangan, perabotan, uang lauk-pauk, dan juga stimulan ekonomi, itu menggunakan mekanisme bottom-up dari pendataan pemerintah kabupaten/kota. Ada yang cepat, ada yang lambat,” ujar Tito.
Ia juga mengingatkan pentingnya proses verifikasi berlapis untuk mencegah kesalahan pendataan maupun penerima bantuan ganda. Dengan demikian, bantuan yang disalurkan benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria.
Bagian dari Pemulihan Pascabencana Sumatra
Keberlanjutan Jadup merupakan bagian dari Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra 2026–2028. Dokumen tersebut menjadi pedoman pemulihan pascabencana hidrometeorologi 2025 di wilayah Sumatra dan disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026.
Dalam kerangka pemulihan tersebut, Jadup dan bantuan sosial sementara diarahkan untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat, terutama keluarga rentan yang kehilangan sumber penghidupan akibat bencana.
Program perlindungan sosial ini berjalan beriringan dengan pemulihan ekonomi keluarga, perbaikan rumah, serta pembangunan kembali infrastruktur yang mendukung aktivitas masyarakat.
Seluruh bantuan sosial tersebut bersumber dari Kementerian Sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, Satgas PRR berperan mengawal koordinasi dan percepatan pelaksanaannya di wilayah terdampak, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Bagi ribuan keluarga penyintas di Aceh Timur, kepastian kelanjutan Jadup bukan sekadar persoalan administrasi dan anggaran, melainkan menyangkut kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setelah bencana.
Karena itu, percepatan validasi dan persetujuan anggaran menjadi tahapan penting agar usulan bantuan dapat segera ditindaklanjuti. Pemerintah daerah berharap keluarga yang memenuhi persyaratan tidak harus menunggu terlalu lama untuk kembali mendapatkan dukungan.
Melalui program pemulihan yang terintegrasi dalam Renduk PRRP Sumatra 2026–2028, pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa penanganan pascabencana tidak berhenti pada bantuan darurat, tetapi berlanjut hingga masyarakat mampu membangun kembali kehidupan sosial dan ekonominya.
