ACEHTODAY.ID | Lebih dari 13 tahun berlalu sejak Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh disahkan, polemik bendera bulan bintang masih jalan di tempat. Pemerintah pusat belum mengakuinya sebagai bendera Aceh, sementara ruang dialog untuk menyelesaikan perbedaan tersebut tak kunjung terbuka.
Akademisi sekaligus peneliti budaya Aceh, Dr. Muhajir Al-Fairusy, menilai kebuntuan ini tidak akan berakhir jika pemerintah terus menggunakan pendekatan keamanan. Menurutnya, persoalan bendera membutuhkan dialog, bukan tekanan yang justru berpotensi menghidupkan kembali perlawanan.
Muhajir mengatakan, pemerintah pusat masih memandang bendera bulan bintang dalam kaitannya dengan gerakan separatis. Sementara masyarakat Aceh melihatnya sebagai simbol identitas yang persoalannya telah selesai melalui perdamaian.
“Secara etik, dalam konteks ruang negara, memandang bahwa bendera ini belum kelar, belum selesai karena mewakili teman-teman separatis. Tetapi secara emik, orang Aceh melihat bahwa persoalan bendera ini sudah selesai,” kata Muhajir dalam diskusi Aceh Cakrawala Institute (ACI) di Gunongan Kupi, Banda Aceh, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Muhajir, kebuntuan tersebut tidak terlepas dari absennya dialog antara pemerintah pusat dan elite Aceh setelah qanun disahkan pada 25 Maret 2013. Ia menyebut, aturan tersebut kemudian dibatalkan Menteri Dalam Negeri, tetapi tidak diikuti ruang pembicaraan untuk mempertemukan perbedaan pandangan kedua pihak.
“2013 kemudian qanun itu dicoba ajukan oleh DPR, kemudian dibatalkan oleh Mendagri, tetapi cooling down ini kan enggak ada ruang dialog. Elit Jakarta diam, elit Aceh diam,” ujarnya.
Bagi Muhajir, bendera bulan bintang bukan sekadar persoalan simbol atau atribut politik. Bendera tersebut juga menyimpan ingatan kolektif masyarakat Aceh terhadap konflik yang pernah berlangsung. Karena itu, perdamaian tidak semestinya menuntut masyarakat menghapus sejarahnya sendiri.
“Perdamaian yang matang itu bukanlah perdamaian yang memaksa masyarakat melupakan sejarahnya,” kata Muhajir.
Ia menilai Aceh membutuhkan figur yang mampu menjembatani cara pandang masyarakat Aceh dengan pemerintah pusat. Sosok tersebut harus mampu menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus menjelaskan makna bendera bulan bintang dalam konteks identitas dan sejarah Aceh.
“Aktor utama yang bisa menjembatani ya kepentingan orang Aceh, keinginan orang Aceh dengan cara pandang Jakarta terhadap Aceh. Jadi aktor-aktor ini yang tidak kita punya hari ini,” ujarnya.
Muhajir juga mengingatkan, pendekatan tekanan bukan solusi untuk mengakhiri polemik tersebut. Sebaliknya, sikap yang terus menekan Aceh berisiko memunculkan kembali perlawanan.
“Aceh kalau ditekan, dia pasti akan terus melawan,” katanya.
Menurut Muhajir, selama pemerintah pusat dan elite Aceh membiarkan perbedaan pandangan tanpa dialog, polemik bendera bulan bintang akan terus menggantung. Persoalan yang telah berlangsung lebih dari satu dekade itu, kata dia, membutuhkan keberanian untuk membuka ruang pembicaraan, bukan mempertahankan kebuntuan.
