Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2027 telah disepakati sebesar Rp 98.466.351,35. Penetapan ini diumumkan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dalam rapat kerja Komisi VIII DPR bersama pemerintah.
Dalam rapat yang berlangsung pada Rabu, 7 Oktober 2026 di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Dasco menyatakan bahwa biaya yang harus dibayar per jemaah adalah sebesar Rp 54.648.825. Ini merupakan 55,5% dari total BPIH yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut, Dasco menjelaskan bahwa sisa biaya, yaitu sebesar Rp 43.817.526,35, berasal dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji. Nilai manfaat ini berkontribusi sebesar 44,5% dari total biaya haji.
Rincian lebih lanjut mengenai BPIH 2027 mencakup beberapa komponen biaya. Biaya untuk dalam negeri rata-rata per jemaah adalah Rp 5.643.945,28. Sedangkan biaya di Arab Saudi mencapai Rp 54.317.360,07.
Biaya penerbangan rata-rata per jemaah juga telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp 38.505.046. Hal ini menunjukkan rincian jelas dari total biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap jemaah haji.
Dasco menekankan pentingnya perincian biaya ini agar jemaah haji bisa memahami total biaya perjalanan mereka. Biaya yang ditentukan juga diharapkan dapat disesuaikan dengan kemampuan jemaah.
Komisi VIII DPR dan pemerintah berupaya memastikan bahwa biaya yang ditanggung oleh jemaah haji tidak terlalu membebani. Kombinasi antara biaya yang dibayar langsung oleh jemaah dan nilai manfaat dari pengelolaan keuangan haji menjadi solusi untuk meringankan beban biaya.
Keputusan ini diambil setelah diskusi yang mendalam mengenai kebutuhan dan harapan jemaah haji di tahun 2027. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota DPR dan perwakilan pemerintah.
Dengan penetapan biaya haji ini, diharapkan jemaah dapat mempersiapkan diri dengan baik dan memahami rincian biaya yang akan mereka hadapi. Ini juga akan membantu dalam perencanaan keuangan jemaah sebelum berangkat ke Tanah Suci.[]
Sumber: detikNews
