Banda Aceh – Cara masyarakat berbelanja sudah berubah total. Warung, kios, dan lapak di gampong tidak lagi menjadi satu-satunya tujuan. Marketplace dan media sosial kini menawarkan kemudahan hanya lewat genggaman. Namun, apakah ini berarti UMKM gampong harus kalah? Tidak juga. Justru di sinilah pelaku usaha lokal dituntut beradaptasi.
Ketua Himpunan Pengusaha Pemuda Aceh (HIPPA), Jeri Fariza, SE memandang perubahan ini sebagai peluang, bukan ancaman. Menurutnya, kekuatan UMKM gampong terletak pada kedekatan dengan konsumen, produk lokal, hubungan sosial, serta karakter khas yang tidak selalu dimiliki platform digital. “UMKM gampong jangan melihat marketplace sebagai musuh. Justru marketplace dan media sosial harus dijadikan alat untuk memperluas pasar. Produk yang selama ini hanya dikenal di lingkungan gampong bisa diperkenalkan ke seluruh Banda Aceh bahkan ke luar daerah,” ujar Jeri Fariza, Kamis (6/8/2026).
Tantangan terbesar UMKM lokal saat ini bukan semata kehadiran marketplace, melainkan kemampuan beradaptasi dengan perilaku konsumen. Masyarakat kini menginginkan proses belanja yang cepat, praktis, dan mudah. Karena itu, pelaku UMKM perlu memanfaatkan kanal digital tanpa meninggalkan basis usaha konvensional.
“Bukan lagi zamannya memilih antara jualan offline atau online. Keduanya bisa berjalan bersama. Pagi melayani pelanggan di warung atau kios, pada saat yang sama produk dipasarkan melalui WhatsApp, Instagram, marketplace maupun platform digital lainnya,” katanya. Strategi ini sangat relevan untuk UMKM di tingkat gampong yang memiliki produk potensial tetapi terkendala jangkauan pemasaran. Makanan, kerajinan, fesyen, kopi, kuliner khas Aceh hingga berbagai jasa sebenarnya memiliki peluang pasar luas bila dikemas dan dipasarkan secara digital.
Jeri juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Banda Aceh yang mulai mendorong transformasi digital UMKM. Salah satunya lewat platform Usaha Teman yang dirancang untuk mempertemukan masyarakat dengan pelaku UMKM serta penyedia jasa harian. “Tidak semua pelaku UMKM langsung paham digital marketing, bagaimana membuat konten, memotret produk, menentukan harga, mengelola marketplace sampai menggunakan pembayaran digital. Di sinilah pemerintah harus hadir sebagai fasilitator dan pendamping,” ujarnya.
Pemko Banda Aceh telah menjalankan berbagai program penguatan kapasitas, termasuk pelatihan pemasaran digital dan branding melalui Banda Aceh Academy. Digitalisasi juga didorong lewat program Peukan QRIS Ramadhan di Pasar Atjeh. “Digitalisasi tidak harus dimulai dari sesuatu yang rumit. Menerima pembayaran QRIS saja sudah menjadi langkah awal. Setelah itu baru berkembang ke pemasaran digital, pencatatan transaksi dan pengelolaan usaha yang lebih profesional,” ujar Jeri.
Transformasi digital tidak berarti pasar tradisional kehilangan masa depan. Sebaliknya, digitalisasi dapat menjadi jembatan yang mempertemukan kekuatan ekonomi lokal dengan pasar yang lebih luas. “Yang harus berubah bukan identitas usaha lokalnya, tetapi cara menjangkau konsumennya. Produk tetap dibuat di gampong, tetapi pasarnya bisa mendunia,” katanya.
Pengembangan UMKM tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Pelaku usaha harus mau belajar dan berinovasi, masyarakat perlu membeli produk lokal, sementara pemerintah menciptakan ekosistem yang memungkinkan UMKM tumbuh. “Kalau UMKM Banda Aceh hanya menunggu pembeli datang, kita akan tertinggal. Tetapi kalau UMKM mampu memanfaatkan teknologi untuk mencari pembeli, maka peluangnya menjadi jauh lebih besar,” tegas Jeri.
Pada akhirnya, pertanyaan soal siapa yang menang tidak lagi relevan. “Yang menang adalah UMKM yang mau beradaptasi. Tidak peduli usahanya berada di pusat kota atau di gampong, kalau produknya bagus, pelayanannya baik dan mampu memanfaatkan teknologi, maka punya peluang untuk berkembang,” katanya. Gampong tetap menjadi tempat lahirnya produk. Marketplace menjadi salah satu pintu menuju pasar yang lebih luas. Dan pemerintah menjadi jembatan agar keduanya dapat terhubung. (adv)
