Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid tidak hadir dalam pemeriksaan oleh KPK pada Rabu, 7 Oktober 2026. Ketidakhadirannya disebabkan oleh agenda internal kementerian yang telah dijadwalkan sebelumnya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa tim penyidik menerima surat pemberitahuan ketidakhadiran dari Nusron. Penyidik akan menjadwalkan ulang pemanggilan Nusron untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Budi menegaskan bahwa kesaksian Nusron sangat penting untuk mengungkap konstruksi dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN. Keterangan ini diharapkan dapat membantu mendalami potensi keterlibatan pihak lain di luar tersangka yang sudah ada.
Pemanggilan Nusron merupakan bagian dari pengembangan dari operasi tangkap tangan yang sebelumnya mengamankan barang bukti uang tunai lebih dari Rp 100 miliar. Pemeriksaan terhadap Nusron bertujuan untuk menelusuri aliran dana dan perintah dalam kasus ini.
Budi menjelaskan bahwa penyidik KPK perlu melakukan penelusuran terkait dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kementerian ATR/BPN. Dugaan ini mencakup aliran uang yang tidak hanya terkait pelayanan pertanahan, tetapi juga penerimaan lain yang diduga merupakan setoran internal.
Terkait penjadwalan ulang, Budi berharap pemeriksaan dapat dilakukan secepat mungkin untuk efektivitas penegakan hukum. KPK akan terus berupaya agar proses hukum berjalan lancar dan transparan.[]
Sumber: Kompas.id
