Pihak kepolisian menegaskan bahwa Bundaran HI di Jakarta Pusat bukan lokasi yang diperbolehkan untuk demonstrasi. Mereka menyebutkan bahwa ada lokasi alternatif yang lebih sesuai untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya, menjelaskan bahwa Silang Monas dan Silang Selatan merupakan lokasi yang lebih tepat. Ia menekankan bahwa pengaturan lokasi demonstrasi bertujuan agar aspirasi masyarakat dapat terdengar dan diterima dengan baik.
Budi menyatakan, “Kalau di Bundaran HI, siapa yang akan mendengar?” mengacu pada kurangnya akses bagi pihak yang dapat merespons aspirasi yang disampaikan di sana.
Menurutnya, penyampaian pendapat sudah diatur dalam undang-undang. Budi berharap dengan pengaturan lokasi, aspirasi masyarakat dapat disampaikan dengan efektif.
Ia merujuk pada Pasal 9 yang mengatur empat cara penyampaian aspirasi, termasuk pawai, rapat umum, dan mimbar bebas. Tujuan dari penyampaian aspirasi, menurutnya, adalah agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh pihak yang diharapkan.
Bundaran HI juga merupakan pusat aktivitas ekonomi yang strategis. Di sekitarnya terdapat dua stasiun MRT dan tiga kedutaan besar, yang membuat lokasi ini tidak ideal untuk demonstrasi.
Budi menekankan pentingnya mempertimbangkan potensi dampak dari demonstrasi. Ia mengatakan, pengaturan lokasi bertujuan untuk memastikan bahwa penyampaian aspirasi berjalan aman dan lancar.
Ia menambahkan, “Kita jangan berpikir hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga melihat pasca apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.” Pemulihan dari insiden yang tidak diinginkan memerlukan waktu dan biaya yang harus dipertimbangkan.[]
Sumber: detikNews
