Pemerintah Thailand akan meluncurkan program pensiun dini bagi pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengurangi jumlah aparatur negara. Program ini bertujuan menekan belanja pemerintah dan menargetkan pengurangan jumlah pegawai negeri sekitar 5% per tahun. Wakil Perdana Menteri Thailand, Pakorn Nilprapunt, mengungkapkan program ini diperkirakan mulai berjalan pada tahun fiskal 2027.
Pada tahap awal, program akan menyasar pegawai negeri berusia 50 tahun ke atas. Pegawai berusia mulai 40 tahun juga dapat mengikuti program jika menghadapi masalah kesehatan atau perlu merawat anggota keluarga. Pelaksanaan tahap pertama program pensiun dini diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 7 miliar baht atau setara US$209 juta.
Menurut data per Juni 2023, Thailand memiliki sekitar 1,68 juta pegawai negeri. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan untuk memberikan kompensasi bagi pegawai yang memilih pensiun dini, dengan nilai diperkirakan lebih dari 12 kali gaji bulanan. Namun, besaran pasti kompensasi tersebut masih dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan.
Rencana pensiun dini ini merupakan bagian dari upaya pemerintahan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul untuk memperkuat konsolidasi fiskal. Pemerintah berupaya mengendalikan pengeluaran di tengah tingginya beban belanja negara yang mendekati batas pagu 70% yang ditetapkan. Melalui pengurangan jumlah pegawai negeri, pemerintah berharap dapat menyediakan ruang fiskal yang lebih besar.
Ruang fiskal tersebut diharapkan dapat menjadi bantalan untuk menghadapi potensi guncangan ekonomi yang bisa mempengaruhi Thailand. Pakorn menyebutkan bahwa instansi terkait sedang memfinalisasi rincian program sebelum diajukan kepada kabinet. Dengan demikian, rencana pensiun dini tersebut masih berada dalam tahap persiapan dan belum menjadi kebijakan final.[]
Sumber: CNBC Indonesia
