ACEHTODAY.ID — Setahun pascabanjir besar melanda Aceh, sebagian warga masih waswas setiap kali hujan turun. Mereka berjaga semalaman karena takut sungai kembali meluap.
Di tempat lain, warga memilih bertahan di rumah yang rusak karena lokasi hunian sementara (huntara) jauh dari kebun dan tempat mereka mencari nafkah. Penghasilan belum kembali, sementara perempuan dan anak masih menghadapi risiko kekerasan.
Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati, mengatakan banjir kembali melanda sejumlah wilayah, termasuk Aceh Tamiang dan Pidie Jaya, ketika penanganan dampak bencana sebelumnya belum tuntas.
“Yang penanganan awal saja belum selesai, masih banyak persoalan. Kemudian ditambah lagi yang baru,” kata Riswati dalam Pertemuan Koordinasi dan Refleksi Masyarakat Sipil Aceh di Ivory Kafe, Banda Aceh, Jumat (13/11/2026).
Pertemuan yang diselenggarakan Flower Aceh dan Forum Solidaritas Aceh dengan dukungan WLHL-Humanitarian System Transformation through Local Humanitarian Leadership (HST-LHL) itu menghadirkan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang mendampingi warga di daerah terdampak.
Mereka antara lain Flower Aceh, PASKA Aceh, Gerak Aceh, AWPF, Darah untuk Aceh, Solidaritas Perempuan Aceh, dan Aceh Hijau.
Setahun Pascabanjir, Sumber Ekonomi dan Hunian Belum Terpenuhi

Salah satu masalah yang dihadapi warga adalah lokasi huntara yang jauh dari sumber penghidupan. Di sejumlah tempat, warga memilih kembali ke rumah lama meski kondisinya rusak karena lebih dekat dengan kebun dan tempat bekerja. Tinggal di huntara membuat mereka kesulitan melanjutkan pekerjaan dan memperoleh penghasilan.
Perwakilan Flower Aceh, Fitri, mengatakan sebagian keluarga di huntara harus tinggal berdesakan dalam satu ruangan. Fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) belum memadai, sementara air bersih untuk memasak masih sulit diperoleh. Ruang yang sempit juga membuat anak-anak tidak leluasa bermain.
Keselamatan perempuan dan anak menjadi persoalan lain selama masa pengungsian. Flower Aceh menerima laporan pelecehan seksual di tenda pengungsian.
Dalam pertemuan itu, Posbakum Aisyiyah turut memaparkan pendampingan kasus pemerkosaan terhadap seorang anak di Pidie Jaya. Kasus tersebut terjadi saat korban tinggal sementara di rumah kerabatnya.
Pendampingan korban masih terkendala jaringan komunikasi, ketersediaan ruang konsultasi privat, dan akses bantuan hukum. Riswati mengatakan layanan perlindungan perempuan dan anak belum tersedia merata.
Di Aceh Tamiang, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) belum terbentuk. Kerusakan sarana dan keterbatasan tenaga setelah bencana turut menghambat penanganan di sejumlah daerah.
Untuk mengisi kekosongan layanan tersebut, Flower Aceh bersama jejaring masyarakat sipil memperkuat relawan Pos Sapa di Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya. Namun, keterbatasan anggaran membuat pendampingan belum menjangkau seluruh lokasi pengungsian.

Ancaman banjir juga masih membayangi warga yang tinggal di sekitar sungai. Perwakilan Solidaritas Perempuan Aceh menyebut, ketika air mulai masuk ke rumah, perempuan dan anak-anak lebih dahulu dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi atau meunasah. Laki-laki bertahan untuk menjaga rumah.
Perwakilan Aceh Hijau menyampaikan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di wilayah terdampak belum berjalan sesuai kebutuhan. Sementara itu, perwakilan Gerak Aceh menyebut material kayu masih memenuhi aliran sungai di Dayah Usen, Pidie Jaya. Sejumlah rumah juga masih terdampak lumpur.
Di Bener Meriah, sebagian warga memilih membangun rumah sendiri agar tetap dekat dengan kebun kopi. Lokasi rumah bantuan yang jauh dari kebun menyulitkan mereka kembali bekerja dan memperoleh penghasilan.
View this post on Instagram
Riswati mengatakan pemulihan tidak cukup hanya dengan membangun rumah dan memberikan pendampingan psikososial. Kehidupan ekonomi dan keterlibatan warga dalam masyarakat juga harus dipulihkan.
“Bicara pemulihan kan enggak cuma fisik, psikis atau psikososial, tapi juga bagaimana memulihkan ekonominya, livelihood, terus juga bagaimana memulihkan akses partisipasi dia yang bermakna di dalam masyarakat,” katanya.
