Banjir bandang dahsyat yang terjadi pada akhir November 2025 lalu adalah akumulasi bencana-bencana kecil yang terjadi sepanjang tahun-tahun sebelumnya. Kini banjir semakin sering terjadi dan pemerintah tidak pernah serius menerapkan mitigasi bencana
Hampir setahun pascabanjir, warga Desa Babo, Aceh Tamiang, masih menunggu hunian tetap (huntap) yang dijanjikan pemerintah. Setiap hujan deras, mereka kembali mengungsi karena khawatir banjir memutus akses keluar desa.
Sri Dewi Yanti, warga Dusun Sidorejo, Desa Babo, masih ingat bagaimana ia harus menyelamatkan kedua anaknya ketika banjir mulai mengepung permukiman. Air naik begitu cepat hingga warga kesulitan mencari jalan keluar. Dalam wawancara melalui telepon, Sabtu (14/11/2026), Yanti menceritakan bahwa ia mengirim kedua anaknya lebih dulu menggunakan perahu warga.
Kedua anaknya masih kecil dan tidak mengenal orang yang membawa mereka. Sebelum berangkat, Yanti berpesan agar mereka mencari orang yang dikenal setelah tiba di tempat yang lebih tinggi.
“Nak, nanti sampai di sana cari saja, Nak, ya, siapa-siapa yang kenal, minta tolong dulu ya, Nak. Nanti Mama menyusul,” kenangnya.
Baca juga: Setahun Pascabanjir, Kehidupan Warga Aceh Belum Pulih
Yanti baru bisa menyusul sekitar satu jam kemudian. Banyak rumah yang ia lihat rusak berat, bahkan ada yang hanya menyisakan tanah. Berdasarkan rumah-rumah yang dilihatnya, ia memperkirakan sekitar 95 persen mengalami kerusakan berat atau hanyut.
Rumah Yanti sendiri ikut rusak. Bagian belakang dan samping bangunan hancur, sedangkan gudang usaha pelaminannya hanyut bersama seluruh barang di dalamnya.
Rumah itu baru bisa ditempati kembali sekitar satu hingga dua bulan setelah banjir karena bagian utama bangunan masih kokoh. Namun, sebagian warga masih menunggu bantuan perbaikan rumah. Yanti mengatakan bantuan pemerintah yang sudah didata atau diakui belum seluruhnya diterima. Warga dengan rumah rusak ringan dan sedang juga belum mendapat bantuan perbaikan rumah dari pemerintah.
“Kalau kita lihat, dari pemerintah sangat kurang, ya. Sampai sekarang juga masih ada bantuan dari pemerintah yang sudah diakui, tapi belum terpenuhi. Banyak yang belum sampai sasaran,” katanya.
Beberapa unit huntap sudah berdiri di Desa Babo, tetapi dibangun dengan bantuan relawan. Menurut Yanti, pemerintah belum membangun satu unit pun. Pembangunan huntap dari pemerintah masih dalam proses.
Sebagian warga yang kehilangan rumah membangun gubuk dari kayu bekas di atas tanah tempat tinggal mereka dahulu. Warga yang tidak memiliki tanah di dataran lebih tinggi masih bertahan atau mengungsi di lokasi lama.
Yanti dan keluarganya tidak menerima hunian sementara (huntara) karena bagian utama rumah mereka masih layak dihuni. Ia memilih kembali ke rumah daripada tinggal di huntara yang menurutnya terlalu rapat dan belum memenuhi kebutuhan privasi serta fasilitas bagi perempuan.
Baca juga: Mengapa Banjir Aceh Tak Berstatus Bencana Nasional?
Setelah banjir, warga juga menerima bantuan relawan dari luar Aceh. Mereka membawa sembako, pakaian, tikar, dan kebutuhan lainnya. Sekitar dua pekan setelah banjir, Yanti ikut membantu sebagai relawan Flower Aceh. Meski rumah dan usahanya ikut terdampak, ia mendampingi relawan membagikan bantuan serta menghubungkan warga dengan para donatur.
“Kalau tidak ada mereka, kita tidak tahu hidup ke depannya ini bagaimana,” ujarnya.
Hujan deras beberapa hari kembali membuat warga mengungsi. Sejumlah rumah di bagian rendah Dusun Salam sempat kemasukan air. Warga yang rumahnya belum kemasukan air pun ikut pergi karena khawatir banjir kembali naik dan menutup akses keluar.
Sejak banjir besar tahun lalu, warga sudah beberapa kali mengungsi saat hujan deras. Mereka memilih pergi lebih dulu sebelum air menutup jalan keluar. Yanti mengaku lelah harus berulang kali meninggalkan rumah.
“Memang capek sih, Mbak, capek. Mau sampai kapan nih kayak gini?” katanya.
Yanti meminta pemerintah segera menuntaskan pembangunan huntap dan menyalurkan bantuan perbaikan rumah. Ia juga meminta pemerintah menjangkau warga di luar wilayah perkotaan.
“Kalau memang berjanji untuk memberikan huntap, tolong segera diselesaikan secepat mungkin agar warga bisa pindah ke huntap yang telah dijanjikan,” katanya.
Ia kembali menegaskan agar pemerintah tidak hanya melihat wilayah perkotaan.
“Jadi untuk yang ini, tolonglah jangan lihat di pinggiran kotanya saja, tapi lihatlah lebih ke dalamnya lagi. Kami masih butuh bantuan Anda,” ujarnya.
Penanganan Abai Mitigasi
Buruknya penanganan bencana Aceh menuai kritik tajam dari kalangan elemen sipil. Dalam konferensi pers setahun bencana Aceh yang digelar pada Jumat (13/11/2026), elemen sipil menyimpulkan bahwa pemerintah tidak benar-benar serius menangani korban bencana dan abai terhadap mitigasi.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh Ahmad Shalihin menilai Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) tidak menjadikan mitigasi sebagai fokus kerja. Satgas PRR lebih fokus pada penanganan fisik, seperti pembangunan infrastruktur dan hunian, sementara pemulihan hutan terabaikan.
Hal itu terlihat dari komposisi perwakilan lembaga/kementerian dalam Satgas PRR. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan tidak dilibatkan di dalamnya. Padahal, bencana ini dipicu oleh kerusakan lingkungan dan deforestasi hutan. Tanpa pemulihan lingkungan dan selama kerusakan hutan tidak dihentikan, Aceh akan terus berada dalam ancaman bencana ekologis.
Shalihin menyebut sumber utama bencana ekologis yang berulang di Aceh adalah kerusakan ekosistem, mulai dari daerah aliran sungai hingga menurunnya daya lenting ekologis. Karena itu, pemulihan tidak cukup berhenti pada pembangunan fisik.
Ahmad Shalihin, yang biasa disapa Om Sol, mengatakan sejauh ini penanganan bencana tidak menyentuh akar masalah. Akibatnya, setiap kali intensitas hujan meningkat, banjir susulan selalu datang.
Yang dikatakan Om Sol terbukti. Pada Senin–Selasa (9–10/11/2026), sejumlah desa di Pidie Jaya kembali diterjang banjir bandang. Meski tidak merenggut korban jiwa, bencana tersebut mengancam keselamatan dan menghadirkan trauma yang dalam. Padahal, desa-desa itu belum pulih dari bencana yang terjadi akhir 2025 lalu.
Kondisi beberapa desa di Kecamatan Meurah Dua, seperti Desa Dayah Usen, Mancang, dan Beuringen, masih sangat memprihatinkan. Sedimen lumpur dampak banjir tahun lalu masih menimbun permukiman, kini justru bertambah lagi. Dua desa di antaranya kini paling rawan banjir.
View this post on Instagram
Om Sol juga menilai pemerintah sangat lambat menangani bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Satgas baru dibentuk delapan bulan setelah bencana terjadi. Pemerintah terlihat bingung sekaligus setengah hati menangani korban bencana.
Ancaman serupa, menurut Walhi Aceh, masih terjadi tahun ini. Bencana kembali melanda Pidie Jaya dan Gayo Lues. Kondisi itu memperkuat desakan agar pemulihan tidak berhenti pada pembangunan fisik.
Walhi Aceh meminta pemerintah tidak sekadar membangun sawah, sekolah, jembatan, dan jalan. Pemerintah juga diminta melakukan rekonstruksi ekologis, yakni memperbaiki wilayah hulu, kawasan hutan, dan sungai, serta menertibkan kegiatan ilegal.
Shalihin menegaskan, pemulihan wilayah tengah dan hilir tetap penting, tetapi bergantung pada perbaikan hulu.
“Kalau hulu tidak diperbaiki, bronjong sungai dan jembatan yang sudah dibuat bisa hanyut lagi, dan sawah yang diperbaiki dengan biaya mahal bisa tergenang lagi,” katanya.
Menurut dia, upaya yang komprehensif tidak boleh berhenti pada rekonstruksi fisik. Rekonstruksi sosial, ekonomi, dan kultural juga harus segera dirampungkan.
Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAKA) menilai Pemerintah Aceh lalai melindungi Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Legal and Advocacy Officer HAKA, Musrafiyan, menyebut kewajiban itu diatur dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Menurut Musrafiyan, ada tiga bentuk kelalaian. Pertama, Gubernur Aceh dinilai membiarkan pembukaan lahan ilegal dan perambahan, sementara penerbitan atau rekomendasi izin masih masif, bahkan setelah bencana. Kedua, KEL diabaikan dalam tata ruang sehingga fungsi lingkungannya lemah dalam Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang RTRW Aceh 2013–2033. Ketiga, pengawasan dan sanksi dinilai lemah.
Ia menegaskan, mayoritas kerusakan tutupan hutan yang memicu bencana ekologis berada di KEL. Karena itu, HAKA mendesak Gubernur menjamin KEL masuk dalam tata ruang.
“Dampaknya sekarang cukup parah. Belum ada pemulihan, banjir sudah masif terjadi setiap bulan. Hujan sedikit, banjir,” ungkapnya.
Anehnya, di saat para korban masih terpuruk dan berjuang bangkit, Presiden Prabowo Subianto justru mengklaim pemulihan bencana Aceh telah berjalan tuntas. Para elemen sipil menilai pernyataan Prabowo bukan hanya mengabaikan hak korban, tetapi juga menafikan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.
Sementara itu, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menilai pembangunan pascabencana di Aceh belum berbasis mitigasi dan tidak memiliki kepastian waktu penyelesaian.
Alfian menyebut banyak infrastruktur yang dibangun belum mempertimbangkan risiko bencana, padahal banjir masih berulang di sejumlah wilayah. Banjir terparah belakangan ini melanda Gayo Lues, tempat warga kehilangan tempat tinggal dan pakaian.
Anggaran khusus infrastruktur yang baru turun tercatat Rp1,69 triliun. Di sisi lain, penelusuran MaTA di sektor pertanian masih berjalan sehingga lembaga itu belum menyampaikan temuan di bidang tersebut.
“Beberapa pembangunan infrastruktur yang kita lihat sama sekali tidak berbasis mitigasi bencana,” ujar Alfian.
MaTA meminta seluruh pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lahan pertanian, hingga normalisasi sungai, dilandasi pendekatan ekologis.
Sementara itu, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menyebutkan penanganan bencana berjalan dengan baik. Mantan Kapolri itu menyatakan bencana November 2025 berdampak pada 53 kabupaten/kota dan 4.533 desa/kelurahan.
Lebih dari 2,1 juta warga mengungsi, dan kerusakan mencakup lebih dari 184 ribu rumah, 4.922 fasilitas pendidikan, 954 fasilitas kesehatan, 1.593 fasilitas ibadah, serta ribuan titik jalan dan jembatan.
Sepanjang April–Oktober 2026, tercatat sedikitnya 41 banjir susulan yang kembali merusak jalan dan jembatan yang telah ditangani serta menimbun kawasan yang sudah dibersihkan. “Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama,” kata Tito.
Sebanyak 137 sungai menjadi sasaran normalisasi: 31 di Aceh, 48 di Sumatra Utara, dan 58 di Sumatra Barat. Dari 38 muara, tujuh telah selesai, 11 sedang dikerjakan, dan 20 belum tertangani.
Kementerian Pekerjaan Umum memimpin pelaksanaan dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, dan Polri, mencakup pembersihan sedimentasi, penguatan tanggul, dan operasi modifikasi cuaca. Pemerintah daerah juga dapat menetapkan kembali status tanggap darurat bila terjadi bencana susulan berdampak luas.
Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp42 triliun pada 2027, terdiri atas Rp33 triliun untuk kementerian/lembaga dan Rp9 triliun anggaran 2026 yang belum terealisasi. Dana ini untuk jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, pasar, hunian, serta pemulihan UMKM. Persetujuan anggaran dan lelang dini didorong agar pekerjaan berjalan paling lambat Februari 2027.
“Januari, paling lambat Februari, kita sudah harus running lagi,” ujar Tito.
Percepatan ini melanjutkan Rencana Induk hingga 2028 yang mencakup 11.520 kegiatan senilai sekitar Rp100,67 triliun. Pemerintah daerah diminta memaksimalkan anggaran yang telah disalurkan agar bergerak paralel dengan pusat.
Potret bencana alam di Pidie Jaya. Video Dok Teuku Aufaq
Evaluasi setahun menunjukkan pemulihan terus membaik: seluruh 87 rumah sakit terdampak telah beroperasi, 4.823 dari 4.922 sekolah kembali digunakan, dan jalan serta jembatan nasional di tiga provinsi 100 persen fungsional. Hunian sementara mencapai 20.803 unit (99,84 persen), sementara 57.027 hunian tetap terus dipercepat.
Pemerintah mengklaim pemulihan mencatat progres yang signifikan. Namun, angka-angka itu belum menjawab persoalan mendasar: hulu belum dipulihkan, deforestasi belum dihentikan, dan mitigasi belum menjadi prioritas. Selama akar masalah itu dibiarkan, jembatan, jalan, dan rumah yang dibangun kembali hanya menunggu giliran untuk hanyut lagi.
Bagi warga seperti Yanti, yang harus bersiap mengungsi setiap kali hujan deras turun, pertanyaannya bukan lagi seberapa banyak yang telah dibangun, melainkan sampai kapan mereka harus hidup dalam kecemasan. Tanpa mitigasi yang sungguh-sungguh, Aceh akan terus dihantui bencana.
