ACEHTODAY.ID – Kepemimpinan Muzakir Manaf dikritik keras oleh Kolonel TNI (Purn) Sri Radjasa. Ia mempertanyakan kapasitas Gubernur Aceh itu dalam mengelola pemerintahan dan menyelesaikan persoalan ekonomi warga, ketika kemiskinan Aceh masih membayangi.
Kritik itu muncul saat Sri Radjasa membahas kondisi politik, ekonomi, dan pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus). Pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana Otsus dengan nilai kumulatif lebih dari Rp100 triliun. Meski begitu, Aceh masih menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam podcast di kanal Obor Rakyat Reborn. Selain soal kapasitas, ia menyoroti keberadaan gubernur yang menurut penilaiannya jarang berada di Aceh.

Lemahnya Pengawasan Anggaran
Sri Radjasa menilai pemerintahan daerah seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan kelompok, apalagi orang-orang terdekat penguasa. Ia lalu mengaitkan persoalan kepemimpinan itu dengan tata kelola pemerintahan, penguasaan proyek APBD, dan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
Kritik terhadap kepemimpinan Muzakir Manaf itu juga menyasar soal proyek. Menurut Sri Radjasa, proyek APBD sering hanya berputar di kalangan dekat kekuasaan. Ia menduga ada keterlibatan tangan kanan, keluarga, dan kroni pejabat, baik dalam penguasaan proyek maupun penempatan posisi strategis di sejumlah lembaga.
Dana Otsus yang Dinilai Rawan Bancakan
Menurut Sri Radjasa, akar kemiskinan Aceh terletak pada tata kelola keuangan daerah yang buruk. Dana besar, katanya, tidak disertai perencanaan dan pengawasan memadai. Akibatnya, manfaat tidak dirasakan secara luas, sebagaimana ia uraikan dalam podcast tersebut.
Ia menilai dana Otsus berpotensi menjadi bancakan segelintir elite yang punya akses ke kekuasaan dan proyek pemerintah. Dampaknya, kontraktor kecil dan pengusaha lokal sulit mendapat kesempatan. Sebagian bahkan disebut tidak mampu bertahan karena persaingan yang tidak sehat.
Sri Radjasa juga mengkritik dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam perebutan proyek. Jika aparat yang seharusnya mengawasi justru ikut bermain, penegakan hukum akan sulit berjalan efektif, ujarnya.
Gas Blok Andaman dan Bayang-Bayang Arun

Persoalan ini makin sensitif karena Aceh punya temuan potensi gas di Blok Andaman yang diperkirakan mencapai 24 triliun kaki kubik. Angka itu seharusnya menjadi peluang besar bagi kesejahteraan warga. Namun, Sri Radjasa khawatir pengalaman pengelolaan gas Arun terulang.
Arun pernah menjadi salah satu pusat industri gas terbesar di Indonesia. Tetapi masyarakat Aceh dinilai belum menikmati manfaat ekonomi yang sebanding dengan kekayaan alam daerahnya. Pemerintah, katanya, harus memastikan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya menguntungkan bisnis, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi warga.
Di tengah sorotan kepemimpinan Muzakir Manaf, Sri Radjasa memperingatkan bahwa ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi dan tata kelola dapat memperlebar jarak antara Aceh dan pemerintah pusat. Ia menyoroti kembalinya pembicaraan soal penentuan nasib sendiri atau self-determination.

Menurutnya, gejala itu tidak hanya muncul di kalangan generasi tua, tetapi juga anak muda. Salah satu indikasinya adalah aksi pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam sejumlah kegiatan. Ia juga menyinggung narasi yang mempertanyakan kembali sejarah Aceh, termasuk penyerahan kedaulatan oleh Belanda. Fenomena ini, katanya, harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
Pusat Diminta Perkuat Pengawasan Dana Otsus
Sri Radjasa menegaskan pemerintah pusat tidak boleh hanya mengalokasikan anggaran tanpa memastikan penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar dana Otsus benar-benar diarahkan untuk pembangunan dan kesejahteraan. Selama ini, lemahnya pengawasan dinilai membuka ruang penyalahgunaan anggaran dan dominasi kelompok tertentu.
Ia bahkan melempar gagasan agar bantuan dan program pembangunan disalurkan lebih langsung kepada masyarakat atau lewat organisasi nonpemerintah (LSM) agar lebih tepat sasaran. Setiap rupiah anggaran untuk Aceh, menurutnya, harus berdampak nyata bagi kehidupan warga.
Pemerintah pusat juga diminta lebih peka memahami kondisi sosial, politik, dan ekonomi Aceh. Potensi alam seperti gas Blok Andaman tidak boleh dilihat semata dari sisi bisnis, tetapi juga keadilan ekonomi. Ia mengingatkan bahwa ketimpangan, kemiskinan, dan buruknya tata kelola dapat memperbesar ketidakpuasan masyarakat.
Karena itu, Sri Radjasa mendorong langkah serius untuk memperbaiki pengawasan, memastikan manfaat sumber daya alam terdistribusi, dan membuat pemerintahan Aceh lebih bertanggung jawab. Upaya itu, menurutnya, penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah munculnya kembali persoalan politik serta perpecahan di Aceh.
