ACEHTODAY.ID | JAKARTA – Partai Demokrat memastikan tidak akan mengusulkan nama kandidat untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu memilih menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme konstitusi.
Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah dirinya berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call pada Jumat pagi (13/11/2026).
AHY menyampaikan sikap politik tersebut kepada wartawan di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Menurut AHY, keputusan Demokrat didasarkan pada ketentuan konstitusi yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan. Dalam Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945, disebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Atas dasar ketentuan tersebut, Demokrat menilai pengusulan kandidat merupakan kewenangan Presiden, sedangkan keputusan pemilihan berada di tangan MPR.
“Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” kata AHY.
Ia menegaskan, Demokrat tidak ingin mendahului proses konstitusional dengan memunculkan nama-nama kandidat di tengah dinamika politik yang berkembang.
Selain itu, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif dan memberikan ruang kepada lembaga negara menjalankan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, dinamika politik terkait pengisian jabatan Wakil Presiden tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan maupun agenda pembangunan nasional.
“Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut. Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita,” ujarnya.
AHY kembali menegaskan bahwa Demokrat tetap pada sikap tidak mengajukan kandidat dan menyerahkan proses tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” pungkasnya.
