ACEHTODAY.ID – Menjelang satu tahun bencana Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera pada akhir November 2025, proses pemulihan masih menghadapi tantangan. Transparansi anggaran, mitigasi bencana, pemulihan ekonomi, serta pemenuhan hak perempuan dan kelompok rentan menjadi sorotan.
Isu itu mengemuka dalam diskusi publik “Refleksi Setahun Bencana Hidrometeorologi Aceh dan Sumatera” yang digelar Jurnalis Ekonomi Aceh (JEA) bersama Jaringan Survei Inisiatif (JSI) di Kanto Kupi, Banda Aceh, Jumat (16/10/2026).
Diskusi dimoderatori Ahli Pers Adi Warsidi dengan narasumber Koordinator MaTA Alfian, Direktur Flower Aceh Riswati, Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi, dan tokoh pers Aceh Nurdin Hasan. Panitia juga mengundang Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), namun perwakilannya tidak hadir.
Alfian menekankan perlunya keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran dan perkembangan rehabilitasi serta rekonstruksi.
Menurut dia, publik membutuhkan rincian lokasi, capaian pekerjaan, dan hasil penanganan, bukan sekadar besaran anggaran. “Bukan laporan gelondongan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar infrastruktur yang dibangun kembali mempertimbangkan risiko banjir dan kondisi lingkungan.
Alfian turut menyoroti warga yang masih menunggu kepastian hunian permanen, wilayah yang terkendala akses akibat infrastruktur rusak, serta perlunya kejelasan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah.
Kelompok rentan
Riswati menyatakan, memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berarti persoalan warga terdampak selesai. Perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga terdampak masih kesulitan mengakses bantuan, fasilitas dasar, dan layanan pemulihan.
Sanitasi di hunian sementara belum memenuhi kebutuhan lansia dan penyandang disabilitas, sementara tata ruang dan kamar mandi yang kurang memadai meningkatkan risiko pelecehan dan kekerasan seksual.
“Pemulihan psikis, psikologis, psikososial bagi kelompok perempuan dan juga keluarga, ini juga masih belum optimal,” kata Riswati.
Ia mendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin, usia, dan disabilitas, serta pelibatan perempuan yang aktif dalam evakuasi dan mitigasi di tingkat desa dalam pengambilan keputusan.
Tanggapan Pemerintah Aceh
Nurlis Effendi mengatakan pemulihan pascabencana membutuhkan kerja bersama. “Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat Aceh bisa sejahtera. Jangan sampai akibat bencana ini muncul persoalan kemiskinan baru,” ujarnya.
Ia menyebut dukungan sektor pertanian senilai Rp1,6 triliun dari Menteri Pertanian yang dilaksanakan melalui program kementerian terkait.
Soal keterbukaan, Nurlis menyatakan serapan anggaran Pemerintah Aceh diumumkan secara berkala. Saat ini serapan mencapai 37 persen dan ditargetkan melampaui 50 persen pada awal November 2026. Informasinya dapat diperiksa melalui situs P2K Provinsi Aceh.
Nurdin Hasan menegaskan peliputan bencana tidak boleh berhenti setelah masa tanggap darurat. Jurnalis perlu terus memantau pembangunan rumah dan infrastruktur, pemulihan ekonomi, penyaluran bantuan, dan akses layanan dasar agar persoalan warga tetap menjadi perhatian publik.
Koordinator JEA Zulkarnaini Masry berharap refleksi ini memperkuat akuntabilitas penanganan bencana, pemulihan ekonomi, perlindungan kelompok rentan, serta informasi yang terbuka dan dapat diperiksa publik. (*)
