KPK telah mengirimkan surat resmi kepada Panglima TNI mengenai dugaan korupsi di BNPB. Surat ini menjelaskan konstruksi kasus dan keterlibatan oknum militer. Pengiriman surat ini merupakan langkah koordinasi penanganan perkara.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa surat tersebut mencakup rincian perintah, transaksi keuangan, dan peran pihak-pihak terkait dalam dugaan kasus ini. Budi menyatakan bahwa surat dikirim pada 20 Oktober 2026 sebagai tindak lanjut penyidikan.
KPK menemukan dua oknum prajurit TNI aktif yang terlibat dalam kasus ini. KPK berharap TNI dapat menindaklanjuti informasi dalam surat tersebut untuk mendukung proses penyidikan.
Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam OTT itu, 15 orang diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Pada 14 Oktober 2026, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk Bima Setiawan. Bima merupakan adik dan tenaga ahli dari mantan Kepala BNPB, Suharyanto.
KPK juga menyita barang bukti senilai sekitar Rp5,47 miliar, yang terdiri dari uang tunai, valuta asing, emas, dan aset kripto. Barang bukti ini terkait dengan kasus yang sedang ditangani.[]
Sumber: Katadata.co.id
