ACEHTODAY.ID | Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, membantah tudingan melindungi FD, mantan pejabat Inspektorat Banda Aceh yang terseret kasus dugaan liwath. Ia menegaskan, pemerintah kota telah mengambil tindakan sejak awal, termasuk memproses perkara melalui Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) serta memberhentikan FD sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Illiza mengatakan, keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap FD telah ditandatanganinya pada 23 Oktober 2026, sebelum masa penahanan yang bersangkutan berakhir.
Namun, keputusan tersebut kini tengah ditempuh melalui upaya banding oleh FD.
“Kalau saya selaku wali kota dianggap melindungi, untuk apa sedari awal kasus ini kita proses? Untuk apa juga akhirnya yang bersangkutan dipecat?” kata Illiza dalam video pernyataan yang diunggah melalui akun Instagram @Illizasaaduddin, Ahad (15/11/2026).
Illiza menegaskan, sanksi kepegawaian dan proses hukum pidana merupakan dua hal berbeda. Menurutnya, kepala daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi penanganan perkara pidana yang sedang berjalan.
“Wali kota sama sekali tidak punya kewenangan di dalam menjalankan proses hukum, terutama proses hukum pidana. Artinya, tidak bisa mengintervensi jalannya proses hukum,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penanganan perkara tersebut berada dalam kewenangan aparat penegak hukum, mulai dari penyidik Satpol PP dan WH hingga Kejaksaan Negeri Banda Aceh.
Dalam prosesnya, Satpol PP dan WH Banda Aceh juga berkoordinasi dengan Satpol PP dan WH Provinsi Aceh serta melibatkan saksi ahli dalam penyusunan berkas perkara. Berkas tersebut kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Banda Aceh.
Namun, menurut Illiza, pihak kejaksaan menilai unsur jarimah liwath sebagaimana diatur dalam qanun belum terpenuhi.
“Pihak kejaksaanlah yang menilai unsur liwath di dalam qanun belum terpenuhi. Ini menjadi catatan penting bagi kita semua,” katanya.
Atas persoalan tersebut, Illiza berharap DPRA bersama para ahli hukum jinayat dapat mengkaji kembali ketentuan dalam qanun. Ia menilai evaluasi diperlukan agar ke depan terdapat kepastian hukum yang lebih baik dalam penegakan syariat Islam.
Illiza juga meminta masyarakat tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah kota berkomitmen menjalankan penegakan syariat Islam tanpa membedakan pihak yang berhadapan dengan aturan.
“Tidak ada yang kebal aturan. Tidak ada tebang pilih dalam menegakkan syariat Islam di Kota Banda Aceh,” kata Illiza.
